Pak Anies, Menteri PU Tanya, Lahan di Ciliwung Sudah Beres?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) penyelesaian proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) yang digarap oleh mereka masih terbentur masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta, di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan hingga saat ini masih belum ada langkah dari Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan di proyek sodetan Ciliwung di kawasan Jatinegara dan sekitarnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pembangunan dua bendungan, yakni di Bogor, Jawa Barat yang pembebasan lahannya sudah mencapai 90%. 

Proyek sodetan Ciliwung sudah disiapkan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2012 untuk penanganan banjir di Jakarta, tapi saat ini belum rampung karena terbentur pembebesan lahan. Selain itu, pembangunan dua bendungan di hulu Ciliwung untuk mengerem volume air Ciliwung ke wilayah Jakarta.

"Saya bisa saja mendorong untuk sodetan. Saya menunggu beliau (Anies Baswedan) bebaskan lahannya, uangnya kami sudah siap uang untuk bebaskan lahannya pun siap. Tapi kan yang di depan harus Pemda. Kami mau menggempur dengan ATR  (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) sementara masyarakatnya belum boleh, masyarakat minta ketemu tim DKI. Tim DKI belum turun. Gitu kan," kata Basuki di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Kementerian PUPR sebagai pihak yang punya tanggung jawab dalam pengelolaan sungai di Jakarta melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) punya program "normalisasi" sungai, termasuk Sungai Ciliwung sebagai program pencegahan banjir di Ibu Kota. 

Program normalisasi sungai adalah mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya. Langkah ini dilakukan dengan jalan pembuatan dinding turap beton atau sheetpile pada sisi Sungai Ciliwung sedalam 10 hingga 12 meter ke bawah sungai.

Sedangkan Anies menginginkan dilakukannya "naturalisasi" sungai, yakni penataan bantaran sungai yang lebih ramah lingkungan dengan memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai.

"Dia [Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta] kan bilangnya naturalisasi. Saya ajak diskusi enggak keluar-keluar, tapi sekarang belum [ada jalan keluarnya]," katanya.

Pihak gubernur DKI Jakarta dan Pemprov belum diminta tanggapannya soal pernyataan Basuki. (hoi/hoi)

Halaman Selanjutnya >>>>