OTT KPK Terkait Bawang Putih, Buntut Kuota Impor

Jakarta, CNBC Indonesia - Komoditas bawang putih kembali menyedot perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta terkait dugaan kasus impor bawang putih.

OTT dilakukan pada Rabu 7 Agustus 2019 pukul 21.30 WIB. Ada 11 orang yang diamankan penyidik KPK dalam OTT ini mulai dari pengusaha hingga orang kepercayaan anggota DPR.  Sejumlah barang bukti diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan kasus suap impor bawang putih ini.

Impor bawang putih selama ini diatur berdasarkan kuota melibatkan banyak perusahaan. Kementan punya peran memberikan rekomendasi impor, dan kemendag jadi pihak yang mengeluarkan izin impor. 

Pada medio Juni 2019, Kemendag telah mengizinkan impor 256 ribu ton bawang putih kepada 15 perusahaan importir. Izin pemasukan bawang putih ini berlaku hingga akhir 2019.

Namun, selain itu, pada posisi pertengahan Juni 2019, masih 5 perusahaan lain yang sudah mengajukan izin impor bawang putih. Pada saat yang sama ada pengajuan impor baru dari 12 perusahaan lain yang telah mendapatkan RIPH [Rekomendasi Impor Produk Hortikultura] dari Kementan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin impor bawang putih yang melibatkan satu orang anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Dhamantra.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut operasi senyap ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi akan terjadi transaksi suap yang berkaitan dengan Pengurusan Kuota dan Izin Impor Bawang Putih untuk tahun 2019.

KPK mengamankan uang sebesar S$50 ribu. Setelah itu, secara paralel, KPK kemudian mengamankan DDW, CSU, dan LSK di sebuah Hotel yang ada di Jakarta Barat.

"Dari DDW, tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir money changer Indocev," kata Agus seperti dikutip dari CNN Indonesia.

CSU dan DDW diduga bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih.

"Sebelumnya DDW menawarkan bantuan dan menyampaikan memiliki "jalur lain" untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan," kata Agus.

DDW kemudian berkenalan dengan ZFK yang disebut memiliki sejumlah kolega yang dianggap berpengaruh untuk pengurusan izin tersebut.

ZFK memiliki koneksi dengan MBS dan ELV, pihak swasta yang diketahui dekat dengan anggota komisi VI DPR RI, I Nyoman Dhamantra yang kebetulan memiliki tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional.
(hoi/hoi)

Halaman Selanjutnya >>>>